Di sisi lain, Pemprov NTB punya beberapa alasan yang membuat mereka enggan untuk menangung biaya tersebut. Berikut alasannya:
1. Program pemerintah pusat
Penyelenggaraan MotoGP di Mandalika pada awalnya adalah program pemerintah pusat yang ingin mengembangkan 10 program destinasi wisata prioritas di luar Bali atau yang dikenal dengan istilah Bali Baru.
MotoGP Mandalika sudah dihelat sejak 2022. Artinya, event tahun ini akan jadi tahun ketiga secara beruntun.
Pada tahun pertama, hosting fee MotoGP Mandalika ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kemenparekraf.
Pada 2023, 75 persen hosting fee masih ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemprov NTB diketahui mendapat suntikan dana Rp 78,8 Miliar dari Kemenparekraf dalam bentuk Sponsorship "Wonderful Indonesia".
Namun, pada 2024, pemerintah pusat diketahui tak lagi menanggung hosting fee MotoGP Mandalika dan ingin mengalihkannya ke Pemprov NTB walaupun ditolak.
"Hosting fee itu bagian dari Kemenpar, kita bukan menolak, waktu itu di awal skenarionya sudah dibagi," kata Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, Selasa (10/9/2024) dikutip dari Suara NTB.
Baca juga: Tak Kuat Bayar Hosting Fee MotoGP Mandalika, APBD NTB Cuma Segini
2. Tak ada alokasi anggaran
Dikutip dari RRI, APBD NTB diketahui hanya berada pada angka Rp 6,72 triliun.
